Komisi IX DPR Tuduh Malaysia Hina Indonesia

Mangkuk seekor ini perlu sedar, selain menyebut hak-hak pekerja, hak-hak majikan bagaimana pula. Hak untuk memilih dan hak untuk mendapat pekerja berpadanan dangan apa yang dibayar.

Indonesia dikenali oleh rakyatnya sebagai sebuah negara yang menjerat leher sendiri dengan hak-hak asasi manusia, tidak perlu mahu memanjangkan jeratan hak-hak asasi negaranya ke tanah air kami.

Maka wajarlah kebanyakan rakyat Indonesia mengatakan bahawa ahli politik mereka rata-rata BODOH dan tidak pandai berfikir dengan matang! Memang benar, Rieke Dyah Pitaloka agak bodoh nak mampus.

Benahi dahulu soal tenaga kerja di negara anda. Adakah mereka dilayan dengan baik dirumah sendiri? Oleh warga sendiri? Apakah mereka tidak diperbudakkan dengan herdik dan maki di tengah Jakarta? Kudis dalam kain sendiri busuk bernanah, ruam dalam kain orang yang kau nak garu.

DPR: Imbauan Malaysia agar Tidak Menggunakan TKI adalah Penghinaan

Mega Putra Ratya - detikNews

Senin, 19/03/2012 15:33 WIB

Jakarta Malaysia mengeluarkan imbauan agar warganya tidak mengambil tenaga kerja dari Indonesia. Imbauan tersebut dinilai telah menghina bangsa Indonesia.

"Ini penghinaan bagi bangsa kita, dia (Malaysia) pingin TKI kita tidak sesuai dengan hak kerja yang diatur secara internasional," ujar anggota Komisi IX DPR Rieke Dyah Pitaloka kepada detikcom, Senin (19/3/2012).

Rieke menilai Malaysia diskriminatif karena tidak menghargai HAM pekerja negara lain. Dengan imbauan tersebut, menurut Rieke, pemerintah Malaysia tidak menginginkan rakyat Indonesia bekerja dengan layak dan mendapatkan hak-haknya.

"One day off, spesifikasi kerja, waktu kerja dan sebagainya itu kan hak pekerja," jelasnya.

Rieke juga mengkritik pemerintah Indonesia yang selama ini hanya tinggal diam saja. Menurut Rieke seharusnya, pemerintah melakukan tindakan politik atas imbauan Malaysia tersebut.

"Kalau SBY punya harga diri, ada tindakan politis, jangan diam saja. Artinya Malaysia ingin standar buruk disana, keluarkan statmen politik," paparnya.

Selain itu, pemerintah selama ini dinilai tidak menyiapkan lapangan pekerjaan yang layak bagi rakyatnya sendiri. Dengan rencana kenaikan harga BBM ini pemerintah juga dinilai malah akan menghilangkan lapangan pekerjaan rakyat Indonesia.

"Kalau di Malaysia tidak layak, hentikan pengiriman TKI kesana, panggil warga disana. Tapi pemerintah tidak bisa menyiapkan lapangan kerja, orang-orang bisa kehilangan pekerjaan," tutur politisi PDIP ini.

Dihubungi terpisah anggota Komisi IX lainnya Herlini Amran mengatakan pihaknya akan mengklarifikasi informasi mengenai imbauan Malaysia tersebut. Komisi IX juga akan meminta penjelasan kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

"Kita akan tanya ke Kemenakertrans, kita juga akan klarifikasi lagi apakah itu imbauan resmi atau individu," kata Herlini.

Menurut Herlini, pemerintah seharusnya punya daya tawar kepada Malaysia. Pemerintah Indonesia sudah membuat perjanjian dengan Malaysia agar ada solusi bagi setiap permasalahan ketenagakerjaaan.

"Kalau dinilai berlebihan itu hak mereka, kita kan saling membutuhkan. Tapi paling tidak gajinya sesuai, selama ini TKI kita dibayar murah," kata politisi PKS ini.

Herlini mengatakan melalui Komisi IX yang saat ini sedang membahas RUU PRT, dibahas antara lain mengenai pemberdayaan dan pelatihan PRT agar pemerintah lebih selektif mengirim tenaga kerja ke luar negeri.

"Saya pribadi, PRT ke luar negeri sebaiknya dikurangi. PRT kita harus punya skill minimal, disisi lain pemerintah membuka peluang kerja di Indonesia," jelasnya.