Laporan Temubual Detiknews Dengan Husni Hanadzlah Berhubung Pembinaan Putrajaya

Ini Kisah Malaysia Memindahkan Pusat Pemerintahan ke Putrajaya

Maikel Jefriando - detikfinance

Minggu, 22/09/2013 11:05 WIB

Nusa Dua - Keputusan pemerintah Malaysia memindahkan pusat pemerintahannya dari Kuala Lumpur ke Putrajaya menjadi model yang sukses. Kini, pemerintah Indonesia juga sedang berencana memindahkan pusat pemerintahan atau bahkan ibu kota dari Jakarta.

Menteri Keuangan (Menkeu) II Malaysia Ahmad Husni Handzalah berbagi cerita sukses saat negaranya melakukan hal tersebut 12 tahun yang silam. Ia menuturkan, permasalahan Indonesia dan Malaysia itu hampir sama yaitu kemacetan yang semakin parah.

"Kenapa kami harus pindah? Karena ketika di Kuala Lumpur, kantor-kantor kementerian berada pada lokasi yang berbeda dan ketika kami ingin melakukan rapat kami terkendala dengan macet," ujarnya saat ditemui di Nusa Dua, Bali, Minggu (22/9/2013)

Pada waktu itu, kondisi kemacetan di Kuala Lumpur sebagai ibu kota Malaysia tak bisa terhindarkan lagi. Mengingat kota ini sebagai pusat pertumbuhan dari Malaysia. 

"Kita memutuskan untuk menyediakan area baru pusat pemerintahan, yaitu Putrajaya," sebutnya.

Dalam waktu yang tidak cukup lama, Putrajaya disulap sedemikian rupa. Mulai dari infrastuktur jalan hingga pembangunan gedung-gedung baru. Semua kantor pemerintahan dipindahkan, kecuali Kementerian Perdagangan dan Investasi. Sebab, menurutnya area pusat perdagangan masih di sekitar Kuala Lumpur.

"Ada kementerian yang berada di luar Putrajaya dan masih berada di Kuala Lumpur. Adalah kementerian perdagangan dan investasi. Karena kementerian ini harus mengawasi area komersial dan perdagangan," katanya.

Mengenai pembiayaan, Malaysia menggunakan hampir seluruh anggaran negara untuk proses pemindahan tersebut, sehingga tidak banyak investasi swasta. Ia menilai ada keuntungan lain dari hal tersebut karena mempercepat realisasi anggaran dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Saya rasa pemerintah telah sengaja untuk merealisasikan anggaran dengan hasil dorongan ekonomi untuk tumbuh. Ketika berbicara untuk konstruksi pembangunan, ada perputaran uang yang besar. Hampir 100 subsektor sangat nyaman dengan hasil pertumbuhan keseluruhan. Tapi seluruhnya ini soal efisiensi, produktivitas dalam satu area," katanya.

Bagaimana kondisi Malaysia setelah pemindahan pusat pemerintahan?

Ia menyatakan Malaysia kini telah sukses memindahkan pusat pemerintahan. Banyak efisiensi dan efektifitas yang dihasilkan dari langkah ini. Termasuk di dalamnya adalah peningkatan produktivitas kerja para aparatur negara.

"Saat ini baik kementerian saya untuk menuju perdana menteri itu jalannya hanya 5 menit. Ini sangat produktif, waktu yang digunakan sangat efisien dan pada waktu yang sama, kita bisa berpikir untuk agenda selanjutnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi," katanya.

"Kita bisa rapat kapanpun. Saya hanya perlu telepon dan tanyakan apakah kita bisa rapat di kantor saya? Kalau iya, kemudian kita bertemu dalam jadwal makan siang misalnya nanti di suatu hari. Karena 24 jam itu sekarang bagi kita terlalu singkat dan kita harus optimis," katanya.

Kawasan Putrajaya memiliki luas 46 km2 dan merupakan bekas lahan perkebunan kelapa sawit. Jaraknya dari Kuala Lumpur memang cukup jauh yaitu mencapai 25 Km. 

"Ini adalah pemanfaatan peluang, mau makan siang, sarapan pagi dan makan malam kita bisa rapat. Itu karena dekat dan tanpa kemacetan," sambungnya.

Putrajaya adalah pusat pemerintahan Malaysia yang baru menggantikan posisi Kuala Lumpur. Didirikan pada 19 Oktober 1995, namanya diambil dari nama Perdana Menteri Malaysia yang pertama Tengku Abdul Rahman Putra.