

I mau sikit wang.. untuk 'Kongres Orang Asli' yang dirancang '1 Mac 09'.
Bagi pada Ling Lik Hock. Orang Asli takde akaun. ( Pengarah JHEOA kot Ah Lik ni..)
OK! Lulus, bagi sama Ah Lik. Oi Pengarah UPEN, cari mana yang patut! (Sambil Pengarah UPEN terpinga-pinga)
OK, Ngeh, saya tak suka minit pakai bahasa rasmi. Ini government is ours. We are the rakyat! Not the voters!!
KUALA LUMPUR – Semua amah dari Indonesia yang bakal dihantar bekerja di negara ini tidak lagi terikat dengan tuntutan hanya melakukan satu tugas khusus dalam empat bidang iaitu mengemas rumah, memasak, mengasuh bayi dan menjaga orang tua seperti yang dituntut oleh republik tersebut sebelum ini.
Perkara itu disahkan oleh Menteri Sumber Manusia, Datuk Seri S. Subramaniam dengan menyatakan, kerajaan Indonesia telah membatalkan tuntutan syarat pembantu rumah dari negara itu hanya melakukan satu tugas khusus serta tuntutan upah tambahan jika bekerja pada hari cuti mingguan.
“Pembantu rumah Indonesia akan menjalankan tugas seperti biasa seperti mengurus rumah, memasak, mengasuh bayi atau menjaga orang tua dan bukan terikat dengan satu tugas khusus seperti yang diusulkan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia sebelum ini.
“Mengenai gaji pula, memorandum persefahaman (MoU) yang dipersetujui antara kedua-dua negara berhubung pengambilan amah dari Indonesia pada Mei 2011 tidak menetapkan gaji minimum sebaliknya terpulang kepada budi bicara majikan,” katanya pada sidang media di sini semalam.
Menurut Subramaniam, penarikan balik tuntutan bahawa amah dari Indonesia tidak lagi terikat hanya pada satu tugas itu diberitahu oleh rakan sejawatnya dari Indonesia iaitu Dr. Reyna Usman melalui telefon kelmarin yang menyatakan tuntutan itu sebenarnya dibuat oleh kementerian lain.
Ulasan
Terima kasih atas keprihatinan pihak di Indonesia berhubung bantahan rakyat Malaysia mengenai syarat satu amah satu tugas khusus. Namun itu tidak menjadi sebab untuk blog ini terus menyeru agar penggunaan pembantu rumah Indonesia dihentikan oleh majikan-majikan di negara ini.
Anwar saman Nalla, Utusan RM100j
Anwar Ibrahim, S. NallakaruppanKUALA LUMPUR 20 Mac - Penasihat Parti Keadilan Rakyat (PKR), Datuk Seri Anwar Ibrahim memulakan tindakan undang-undang ke atas Ahli Dewan Negara, Datuk S. Nallakaruppan dan Utusan Melayu (M) Berhad (UMMB) berhubung penyiaran berita ‘Anwar biseksual, tak boleh jadi Ketua Pembangkang-Nalla’ di akhbar ini hari ini.
Menurut Naib Presiden PKR, N. Surendran, Anwar melalui firma Edwin Lim Suren & Soh hari ini menghantar surat tuntutan bagi meminta UMMB dan Utusan Malaysia menarik semula berita itu, memohon maaf dan membayar ganti rugi sebanyak RM100 juta ekoran penyiaran artikel tersebut.
“Notis serupa telah dihantar kepada Nallakaruppan dan Anwar mengambil tindakan ini demi kepentingan awam,” katanya.
Surendran berkata demikian dalam satu kenyataan yang disiarkan menerusi blog Anwar di http://anwaribrahimblog.com hari ini.
Bila Warga Malaysia Terus Protes, Stop Saja Pengiriman TKI
Indra Subagja - detikNews
Selasa, 20/03/2012 17:04 WIB
Jakarta Warga Malaysia terus mengutarakan kekecewaan mereka soal aturan baru bagi tenaga kerja Indonesia (TKI). Sikap mereka dinilai tidak pantas. Indonesia jangan menyerah, perlindungan bagi TKI penata laksana rumah tangga (PLRT) harus diutamakan."Pemerintah Indonesia harus tegas dan jangan lemah, kita harus menunjukan bahwa Indonesia negara berdaulat, bila perlu hentikan saja pengiriman TKI PLRT ke negara Malaysia jika Pemerintah Malaysia tidak menerima Keputusan baru ini," tegas Anggota Komisi IX DPR Herlini Amran, Selasa (20/03).Protes warga Malaysia itu seperti ramai diberitakan media di negeri jiran itu. Misalnya harian The Star yang menulis berita dengan judul: "Employers: Let's forget Indonesia and look for maids elsewhere".Sikap protes itu terkait keputusan baru yang mengatur bahwa PRT Indonesia hanya akan menjalankan satu macam tugas saja untuk majikan-majikan mereka. Padahal selama ini tugas PRT di Malaysia adalah mencakup semua jenis pekerjaan, baik itu memasak, mengasuh anak, membersihkan rumah atau mengurus orang lanjut usia."Silakan saja mencari PRT dari negara lain, kalau bisa cari saja pembantu dari negeri sendiri kenapa harus impor dari negara lain? Warga Indonesia bukan budak yang digaji tidak sepadan dengan pekerjaannya?" cetus politisi PKS ini.Mengutip data Migrant Care, jumlah upah minimum TKI lebih rendah dibanding tenaga kerja asing lainnya. Gaji yang diterima tenaga kerja asal Srilanka mencapai 1.000 Ringgit Malaysia (RM), sementara tenaga kerja dari Filipina menerima 1.200 RM, sementara itu upah TKI semula berkisar antara 350-400 RM menjadi 600-800 RM."Jadi wajar saja kan kita minta menaikkan gaji minimal 700 RM?" ujarnya.Sebelumnya, Presiden Malaysian Chinese Association (MCA) atau Persatuan China Malaysia, Datuk Seri Dr Chua Soi Lek mengatakan, keputusan mengenai "satu PRT, satu tugas" yang diambil satgas gabungan Malaysia-Indonesia tersebut tidak masuk akal."Jika para PRT dari Indonesia akan sedemikian spesifik mengenai apa yang mereka bisa dan tak bisa lakukan, saya pikir ini waktunya bagi warga Malaysia untuk membiasakan diri bertahan tanpa PRT dari Indonesia," kata Chua seperti dilansir harian Malaysia, The Star, Senin (19/3/2012).
DPR: Imbauan Malaysia agar Tidak Menggunakan TKI adalah Penghinaan
Mega Putra Ratya - detikNewsSenin, 19/03/2012 15:33 WIBJakarta Malaysia mengeluarkan imbauan agar warganya tidak mengambil tenaga kerja dari Indonesia. Imbauan tersebut dinilai telah menghina bangsa Indonesia."Ini penghinaan bagi bangsa kita, dia (Malaysia) pingin TKI kita tidak sesuai dengan hak kerja yang diatur secara internasional," ujar anggota Komisi IX DPR Rieke Dyah Pitaloka kepada detikcom, Senin (19/3/2012).Rieke menilai Malaysia diskriminatif karena tidak menghargai HAM pekerja negara lain. Dengan imbauan tersebut, menurut Rieke, pemerintah Malaysia tidak menginginkan rakyat Indonesia bekerja dengan layak dan mendapatkan hak-haknya."One day off, spesifikasi kerja, waktu kerja dan sebagainya itu kan hak pekerja," jelasnya.Rieke juga mengkritik pemerintah Indonesia yang selama ini hanya tinggal diam saja. Menurut Rieke seharusnya, pemerintah melakukan tindakan politik atas imbauan Malaysia tersebut."Kalau SBY punya harga diri, ada tindakan politis, jangan diam saja. Artinya Malaysia ingin standar buruk disana, keluarkan statmen politik," paparnya.Selain itu, pemerintah selama ini dinilai tidak menyiapkan lapangan pekerjaan yang layak bagi rakyatnya sendiri. Dengan rencana kenaikan harga BBM ini pemerintah juga dinilai malah akan menghilangkan lapangan pekerjaan rakyat Indonesia."Kalau di Malaysia tidak layak, hentikan pengiriman TKI kesana, panggil warga disana. Tapi pemerintah tidak bisa menyiapkan lapangan kerja, orang-orang bisa kehilangan pekerjaan," tutur politisi PDIP ini.Dihubungi terpisah anggota Komisi IX lainnya Herlini Amran mengatakan pihaknya akan mengklarifikasi informasi mengenai imbauan Malaysia tersebut. Komisi IX juga akan meminta penjelasan kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi."Kita akan tanya ke Kemenakertrans, kita juga akan klarifikasi lagi apakah itu imbauan resmi atau individu," kata Herlini.Menurut Herlini, pemerintah seharusnya punya daya tawar kepada Malaysia. Pemerintah Indonesia sudah membuat perjanjian dengan Malaysia agar ada solusi bagi setiap permasalahan ketenagakerjaaan."Kalau dinilai berlebihan itu hak mereka, kita kan saling membutuhkan. Tapi paling tidak gajinya sesuai, selama ini TKI kita dibayar murah," kata politisi PKS ini.Herlini mengatakan melalui Komisi IX yang saat ini sedang membahas RUU PRT, dibahas antara lain mengenai pemberdayaan dan pelatihan PRT agar pemerintah lebih selektif mengirim tenaga kerja ke luar negeri."Saya pribadi, PRT ke luar negeri sebaiknya dikurangi. PRT kita harus punya skill minimal, disisi lain pemerintah membuka peluang kerja di Indonesia," jelasnya.
Sungai Kinta once the life-line of Kinta, was badly damaged by the mining and agricultural sectors in Kinta Valley. The deterioration of the river due to sedimentation, caused the 'record flood' in Ipoh on 24 September 1919. As the pressure from the public was mounting, an extensive flood scheme was immediately drawn up by the state engineer. The plan was to straighten the sharp bends in the Kinta River and divert the River Choh so that it would flow into the Pinji River instead of directly flowing into the Kinta River above Ipoh. The plan was shelved during the First Slump of 1919-1922. In 1924 a dam was erected above Pulai and silt traps were provided, but these soon filled up or were broken through.In 1926 Ipoh suffered the worst-ever flood and the following year the Ipoh Flood Mitigation Scheme was inaugurated. This was an important step as making Ipoh flood-free was a pre-requisite of the town becoming the capital of Perak. The scheme was exercised in three phases (1929-1930) - construction of a channel passing through Ipoh town from Anderson Road to Kuala Pari, diversion of Sungai Choh and clearing of the Kinta River and its main tributaries. However, the large silt trap of 1.5 million cubic yards at the bed of river below Kuala Pari was unable to control the silt effectively and Ipoh’s floods continued, although they were not so serious.
- The Deviation of Sungai Kinta, Part of the Flood Mitigation Scheme - Khoo Salma Nasution & Abdur-Razzaq Lubis