Selasa, Jun 24, 2014

PATI tuduh bot karam dilanggar pihak berkuasa Malaysia



Lagi-lagi sikap mencari pasal pendatang haram Indonesia terkuak di negara jiran. Kali ini mereka menuduh TLDM atau agensi berkaitan maritim tertentu yang melanggar bot mereka lalu menyebabkan bot mereka karam. 

Sedangkan ada mangsa yang telah menjelaskan saat kejadian, enjin bot mereka mati.

Dikhuatirkan ini akan menjadi sebab lagi pertelingkahan antara dua negara yang sentiasa diidamkan oleh beberapa pihak dalam negara ini mahupun di Indonesia.

Pihak berkuasa perlu memberi reaksi berhubung perkara ini.

Selasa, 24/06/2014 13:09 WIB

Kapal Tongkang WNI Diduga Ditenggelamkan Malaysia, Pemerintah Diminta Selidiki

Agus Setyadi - detikNews

Banda Aceh - Beredar kabar yang cukup meresahkan di kalangan masyarakat. Kabarnya, kapal tongkang yang mengangkut 97 WNI asal Aceh diduga tenggelam setelah ditabrak Angkatan Laut Malaysia. Kabar ini beredar cepat dikalangan masyarakat Aceh sejak peristiwa itu terjadi.

Untuk menyelidikinya, dan tak mengganggu hubungan RI-Malaysia, Pemerintah Pusat diminta membentuk tim pencari fakta.

Pengamat Hubungan Malaysia-Indonesia, Adli Abdullah, mengatakan, dirinya mendapat kabar dari korban selamat yang menyebutkan tongkang itu tenggelam setelah ditabrak Angkatan Laut Malaysia saat sedang berlayar menuju Aceh. Mereka sengaja ditabrak karena dianggap tenaga kerja ilegal.

"Bagi kita, ini harus dibentuk satu tim untuk menyelidiki kebenaran kabar tersebut," kata Adli, kepada wartawan, Selasa (24/6/2014).

Berdasarkan informasi yang diperolehnya, kapal tersebut baru saja keluar dari sungai di teluk Panglima Garang, Selangor, kemudian dihadang oleh armada Angkatan Laut. "Lalu mereka ditabrak dan kapal berusaha kabur," jelasnya.

Usai menabrak, armada Angkatan Laut Malaysia ini berupaya menyelamatkan korban. Namun, sebagian dari penumpang meninggal akibat tidak dapat menyelamatkan diri.

"Bisa saja informasi ini tidak benar sehingga butuh tim pencari fakta," ungkap dosen di Universitas Syiah Kuala ini.

 Pemerintah Pusat, kata Adli, harus proaktif menyelidiki kasus ini agar tidak terulang lagi sehingga hubungan Indonesia dengan Malaysia tetap terjaga dengan baik. Ia berharap, Pemerintah membentuk tim Adhoc yang bertugas mencari fakta terkait musibah ini.

Menurut Adli, alasan WNI memilih pulang lewat jalur belakang karena mereka kesulitan memperoleh izin pulang resmi akibat paspor atau visa sudah habis masa berlaku. Seharusnya kedutaan besar Indonesia di Malaysia mengeluarkan surat perjalanan pelaksana paspor.

"Bisa jadi mereka sulit mendapatkannya sehingga harus pulang lewat jalur belakang," kata Adli.

Jika informasi yang berkembang selama ini benar, kata Adli, pelaku melanggar undang-undang karena menenggelamkan orang-orang yang tidak bersalah.

Sementara itu, Kepala Biro Humas Pemerintah Aceh, Murthalamuddin, mengatakan, pihaknya banyak mendapatkan informasi dari masyarakat terkait penyebab tenggelamnya kapal Jeti Kelanang. Agar tidak simpang siur penyebab tenggelamnya kapal pengangkut warga Aceh itu, Pemerintah Aceh meminta Pemerintah Pusat membentuk tim pencari fakta.

"Apapun penyebab karamnya kapal tersebut harus diungkapkan, karena ini menyangkut kehormatan bangsa," kata Murthalamuddin, saat dikonfirmasi terpisah.

Selain itu katanya, Pemerintah Aceh juga mendesak Pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk menyelidiki penyebab musibah kapal karam tersebut dan mengungkapnya ke publik, agar tidak adanya polemik antar kedua negara.

Sementara terkait 61 warga Aceh yang masih ditahan di kantor polisi dan imigrasi Malaysia, Pemerintah Aceh meminta agar segera bisa dipulangkan ke Aceh tanpa harus menjalani proses hukum. "Pemerintah Aceh mengupayakan agar korban yang selamat tidak diproses hukum, tapi bisa segera dipulangkan," harapnya.

Khazanah berminat bida sebahagian Lebuhraya Trans-Sumatera


Jakarta -Holding BUMN milik Malaysia, Khazanah Nasional Berhad telah menyatakan minat menjadi investor mega proyek pembangunan jalan Tol Trans Sumatera. Menteri BUMN Dahlan Iskan mempersilakan minat Khazanah masuk ke proyek tol sepanjang 2.600 Km tersebut.

"Silakan saja, tapi hubungan tidak dengan saya tapi dengan Menteri Pekerjaan Umum. Silakan, kan ruasnya masih banyak," kata Dahlan di Jakarta, Senin (23/6/2014).

Namun Dahlan mengingatkan soal alasan proyek tol ini awalnya disodorkan kepada BUMN konstruksi seperti Hutama Karya. Menurutnya masih banyak ruas yang belum layak secara keekonomian bagi investor swasta.

"Tapi apa mau, kan perusahaan swasta apalagi yang sudah go public pasti mintanya yang gemuk-gemuk. Kan nggak mau, tapi kalau mereka mau ya terima kasih," jelasnya.

Seperti diketahui sebelumnya delegasi Khazanah Nasional Berhad Menyatakan minat terhadap proyek Tol Trans Sumatera saat bertemu Menteri Koordinator bidang Perekonomian Chairul Tanjung di kantor Kemenko, pekan lalu.

Program pembangunan jalan tol ini direncanakan berlangsung sampai dengan 2025. Tol Trans Sumatera terdiri dari 23 ruas melewati 9 provinsi sepanjang 2.628 km dengan rincian koridor utama 1.833 km dan koridor pendukung 770 km serta ruas Batu Ampar-Muka Kuning-Bandara Hang Nadim 25 km.

BUMN Hutama Karya awalnya disebut-sebut akan mendapat penugasan oleh kementerian BUMN untuk menggarap proyek ini. Namun soal penugasan ini masih dirumuskan dalam Peraturan Presiden (Perpres) tentang penugasan kepada BUMN. Adanya Perpres ini tak menjamin langsung Hutama Karya menjadi BUMN yang ditunjuk pemerintah mengerjakan Trans Sumatera.