Selasa, Julai 22, 2014

Prabowo tolak keputusan Pilihanraya Presiden Indonesia 2014

Pemilihan Presiden Indonesia 2014 dirundung masalah besar. Calon Presiden yang diambang kekalahan hasil kiraan Quick Count Suruhanjaya Pilihanraya Umum , Prabowo Subianto menyatakan bahawa ia tidak menerima sama sekali hasil Pemilihan Umum tersebut biarpun sebelum ini kedua-dua calon menyatakan kesiapsediaan mereka menerima kekalahan andai tidak memenangi Pemilihan Presiden tersebut.

Berdasarkan Quick Count di hari pemilihan, Hj. Djoko Widodo atau lebih biasa dipanggil Jokowi, (53) dari parti PDIP telah dinilai memenangi pilihanraya presiden tersebut dengan 52.5% undi. Real count yang seharusnya memberi jawapan mutlak pada jam 4 petang hari ini hanya baru selesai mengira 75% undi dengan Jokowi mendahului Prabowo dengan 52.4% undi.

Akibatnya keadaan tidak menentu kembali mencengkam Indonesia apabila calon presiden Prabowo yang dikenali emosional, garang tidak bertempat dan elitis orang-orang kaya yang disokong orang-orang kaya ini kelihatannya kini memboikot pilihanraya opredisen tersebut dengan tuduhan kali ini kononnya Suruhanjaya Pilihanraya Umum melakukan penipuan.


Imej : detikNEWS

Selasa, 22/07/2014 16:27 WIB
Penolakan Prabowo Atas Pelaksanaan Pilpres Langkah Mundur dalam Demokrasi
Nala Edwin - detikNews

 
Jakarta - Sikap Prabowo Subianto yang menolak pelaksanaan Pilpres disayangkan. Ada mekanisme sesuai konstitusi di mana bila Prabowo tak sepakat dengan hasil yang ditetapkan KPU, bisa memilih Mahkamah Konstitusi (MK).

"Penolakan ini sesuatu yang tidak perlu. Mengapa? Seharusnya yang tidak puas dengan rekapitulasi itu membawanya ke MK karena MK tempat penyelesaian sengketa Pilpres. Penolakan ini tidak mendidik dan bisa disebut sebagai langkah mundur demokrasi," jelas Tim Hukum Jokowi-JK, Todung Mulya di Jakarta, Selasa (22/7/2014).

Menurut dia, penolakan terhadap Pilpres di injury time ini sangat disayangkan. Penolakan itu telah melanggengkan polarisasi keterbelahan masyarakat. 

"Saya khawatir luka pilpres ini akan membelah masyarakat," tambahnya.

Todung melanjutkan, Pilpres ini tetap sah karena rakyat sudah menggunakan hak pilihnya. KPU berwenang menyatakan pilpres ini sah. 

"Penolakan ini akan membuat demokrasi Indonesia tercemar. Saya sedih. Rakyat sangat dewasa dlm pilpres ini. Tetapi elite politik malah tidak dewasa. Saya berharap rakyat akan tetap tenang, tidak bergejolak. Saya harap pemetintah akan menjaga demokrasi dan keamanan serta ketertiban rakyat," tegas dia.