Lagi Pembelaan Indonesia Ke Atas Penjenayah Warganegaranya.

Berbeza dengan pujian pembaca Indonesia yang mahu polis Indonesia mencontohi polis Malaysia menembak mati penjenayah bersenjata api yang terbukti melepaskan tembakan, pemerintah Indonesia nampaknya mengambil sikap sebaliknya.

Mereka membantah perompak 'kiriman' mereka ke negara ini ditembak mati. Cukup menghairankan. Kita seharusnya kini dapat memahami peranan pemerintah Indonesia sendiri dalam membantu meningkatkan indeks jenayah di negara ini.

Tetapi rakyat kita sendiri yang lalai dan terus menggaji tenaga kerja dari negara tersebut dan berputih mata apabila menjadi mangsa pembunuhan, rompakan, jenayah dan perbuatan celaka penjenayah mereka yang terang-terangan dibela oleh pemerintah Indonesia.

Bukankah ini merupakan ancaman terang-terangan kepada rakyat negara ini?

Tembak 3 WNI, Malaysia Lakukan Pelangggaran HAM Berat

Muhammad Taufiqqurahman - detikNews

Kamis, 21/06/2012 08:00 WIB 

Jakarta Tindakan aparat Malaysia yang menembak 3 warga negara Indonesia (WNI) di Selangor

terus menuai kecaman. Anggota Komisi IX DPR RI Poempida Hidayatulloh menilai tindakan Malaysia tersebut sebagai pelanggaran HAM berat. 

“Saya meminta pemerintah RI untuk segera memberikan sanksi politik terhadap pihak Malaysia dan memproses secara hukum tindakan-tindakan yang menurut sudut pandang saya terjadi pelanggaran HAM berat,” ujar Poempida saat dihubungi detikcom, Kamis (21/6/2012). 

Menurut Poempida, pemerintah harus segera bertindak, untuk mencegah hal serupa terjadi lagi. Poempida juga berpendapat agar pemerintah segera menghentikan pengiriman TKI ke Malaysia.

“Pemerintah harus segera memulangkan TKI di Malaysia sebagai tindakan protes keras bagi pemerintah Malaysia,” tegasnya. 

Sebelumnya Poempida juga sudah menyurati Kemenlu RI tentang kejadian penembakan yangh terjadi pada bulan April dan meminta klarifikasi sampai sejauh mana pihak KBRI di Malaysia menyiapkan tim advokasi untuk kasus penembakan yang terjadi bulan april lalu. 

“Sampai saat ini belum ada respon dari KBRI di Malaysia dalam isu terkait,” ujarnya.

Hal ini terjadi dikarenakan memang pada kejadian sebelumnya tidak adanya tindakan yang keras dari pemerintah Indonesia. 

“Tiadanya tindakan pemerintah RI tidak memberikan efek peringatan yang membuat jera pihak Malaysia,” tukasnya.